Simulasi CAT – Menkraf dan MenteriPANRB menekankan hal penting terkait Ketahanan Siber Nasional dalam orasi ilmiahnya di Poltek SSN.
Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai layanan publik kini semakin bergantung pada sistem digital, pertukaran data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), hingga infrastruktur teknologi informasi. Di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa meningkatnya risiko serangan siber dan penyalahgunaan data.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) Angkatan ke-21 yang berlangsung di Auditorium dr. Roebiono Kertopati, Kantor Pusat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Depok, Jawa Barat, pada Selasa, 22 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan orasi ilmiah mengenai pentingnya keamanan siber di tengah perkembangan ekonomi digital dan transformasi pemerintahan.
95 Lulusan Poltek SSN Bersiap Memasuki Dunia Pengabdian
Wisuda Angkatan ke-21 Poltek SSN menjadi momentum penting karena sebanyak 95 lulusan Sarjana Terapan resmi menyelesaikan pendidikan mereka. Dari jumlah tersebut, 32 wisudawan memperoleh predikat dengan pujian atau cum laude.
Para lulusan tersebut dipersiapkan untuk berkontribusi dalam bidang keamanan siber dan persandian negara. Direktur Poltek SSN Arnoldus Triono menyampaikan bahwa lulusan telah dibekali kompetensi untuk menjadi kader pemimpin dan aparatur negara yang berintegritas, kreatif, inovatif, serta mampu menghadapi persaingan global.
Berdasarkan keterangan Kementerian Ekonomi Kreatif, 95 lulusan tersebut berasal dari empat program studi, yaitu Rekayasa Keamanan Siber, Rekayasa Sistem Kriptografi, Rekayasa Perangkat Lunak Kriptografi, dan Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi.
Setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan tersebut akan menjalankan tugas sebagai bagian dari sumber daya manusia aparatur yang mendukung penyelenggaraan keamanan siber dan persandian nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Poltek SSN tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknologi, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap sistem dan informasi strategis negara.
Menekraf: Ekonomi Digital Membutuhkan Ruang Siber yang Aman
Dalam orasi ilmiahnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyoroti hubungan erat antara keamanan siber dengan perkembangan ekonomi kreatif.
Menurutnya, semakin besar ketergantungan ekonomi kreatif terhadap transaksi digital, platform daring, dan infrastruktur digital, semakin penting pula keberadaan ruang siber yang aman dan dapat dipercaya.
Keamanan siber tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis yang berdiri sendiri. Dalam ekosistem ekonomi digital, keamanan berkaitan dengan perlindungan data, kepercayaan pengguna, keberlangsungan bisnis, serta kemampuan industri dalam menciptakan dan mempertahankan nilai ekonomi.
Bagi industri kreatif, persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena produk yang dihasilkan banyak berkaitan dengan karya intelektual dan aset digital. Konten, desain, perangkat lunak, karya audiovisual, hingga berbagai produk kreatif lainnya dapat didistribusikan melalui platform digital.
Apabila keamanan digital tidak memadai, terdapat risiko pencurian karya, penyalahgunaan data, maupun hilangnya kepercayaan konsumen terhadap suatu platform atau layanan.
Karena itu, Teuku Riefky mengaitkan keamanan siber dengan konsep digital trust atau kepercayaan digital. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu fondasi agar masyarakat dan pelaku usaha dapat terus memanfaatkan ruang digital untuk beraktivitas dan menciptakan nilai ekonomi.
Kolaborasi Pemerintah dan Ekosistem Ekonomi Digital
Penguatan keamanan siber juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Ekonomi Kreatif menyebut telah menjalin kerja sama dengan BSSN melalui nota kesepahaman sebagai bagian dari pendekatan kolaborasi hexahelix.
Pendekatan tersebut melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga keuangan, media, dan komunitas.
Kolaborasi menjadi penting karena ancaman digital tidak hanya muncul dalam satu sektor. Ketika aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, keuangan, hingga komunikasi masyarakat terhubung melalui sistem digital, keamanan ekosistem tersebut membutuhkan kontribusi berbagai pihak.
Dengan demikian, keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang secara khusus menangani keamanan siber. Pelaku usaha, institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga keamanan aktivitas digital masing-masing.
Menteri PANRB: Ketahanan Siber Merupakan Bagian dari Ketahanan Negara
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyoroti persoalan keamanan siber dari perspektif transformasi digital pemerintahan.
Menurut Rini, digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik merupakan proses yang terus berkembang. Namun, semakin banyak aktivitas pemerintahan yang berpindah ke sistem digital, semakin besar pula potensi risiko yang harus dikelola.
Karena itu, ketahanan siber tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan teknologi. Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, gangguan terhadap sistem tersebut dapat berdampak langsung terhadap masyarakat dan keberlangsungan pelayanan pemerintah.
Beberapa sektor strategis seperti energi, transportasi, keuangan, kesehatan, dan infrastruktur layanan publik menjadi perhatian karena gangguan terhadap sistem digital di sektor-sektor tersebut dapat menimbulkan dampak yang lebih luas.
Dalam konteks tersebut, lulusan Poltek SSN memiliki posisi strategis karena kompetensi mereka berkaitan langsung dengan keamanan siber dan persandian.
AI Membawa Peluang Sekaligus Risiko
Salah satu tantangan yang turut menjadi perhatian adalah perkembangan artificial intelligence atau AI.
AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah maupun organisasi dalam mendeteksi ancaman, menganalisis data, dan merespons insiden keamanan. Namun, teknologi yang sama juga dapat digunakan oleh pihak yang ingin melakukan serangan siber.
Artinya, perkembangan AI menciptakan kondisi yang bersifat dua sisi. Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat pertahanan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan pihak yang melakukan serangan.
Kementerian PANRB menilai kondisi tersebut membuat pendekatan terhadap keamanan siber tidak cukup hanya berfokus pada teknologi. Pemerintah juga perlu memperhatikan tata kelola, sumber daya manusia, perlindungan data, serta kesiapan organisasi dalam menghadapi risiko digital.
Tujuh Aspek yang Perlu Diperhatikan dalam Pemerintahan Digital
Dalam orasi ilmiahnya, Menteri PANRB menjelaskan sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi pemerintahan digital.
Pertama, adanya risiko sistemik akibat semakin terhubungnya berbagai sistem digital. Gangguan pada satu sistem berpotensi memberikan dampak terhadap sistem lain yang saling terintegrasi.
Kedua, AI memiliki karakter sebagai teknologi yang dapat memberikan manfaat sekaligus menciptakan risiko baru.
Ketiga, data menjadi aset penting sekaligus target yang harus dilindungi. Semakin besar volume data yang dikelola pemerintah, semakin penting pula mekanisme perlindungannya.
Keempat, pemerintah perlu menerapkan prinsip security by design dan privacy by default. Artinya, aspek keamanan dan privasi perlu dipertimbangkan sejak proses perancangan sistem, bukan hanya setelah sistem selesai dibuat.
Kelima, keamanan siber harus menjadi bagian dari tata kelola organisasi. Keamanan bukan sekadar tugas unit teknologi informasi, tetapi perlu terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan dan manajemen risiko.
Keenam, faktor manusia tetap menjadi elemen penting. Sistem teknologi yang canggih tetap membutuhkan sumber daya manusia yang memahami keamanan, memiliki kompetensi, serta mampu menjalankan prosedur secara benar.
Ketujuh, ketergantungan terhadap pihak ketiga juga perlu dikelola. Sistem pemerintahan dapat menggunakan berbagai penyedia teknologi dan layanan digital sehingga risiko dari rantai pasok teknologi perlu diperhatikan.
Tantangan Baru bagi ASN di Era Human-Machine Collaboration
Transformasi digital juga mengubah karakter pekerjaan aparatur sipil negara.
Menurut Menteri PANRB, pemerintah mulai memasuki era human-machine collaboration, ketika pekerjaan administratif dan pekerjaan rutin semakin banyak dibantu oleh otomasi, algoritma, dan AI.
Perubahan tersebut tidak berarti peran manusia menjadi tidak diperlukan. Sebaliknya, standar kompetensi ASN justru dituntut semakin tinggi.
Pekerjaan manusia akan semakin diarahkan pada aktivitas yang memberikan nilai tambah lebih besar, seperti analisis, pengambilan keputusan strategis, komunikasi, kolaborasi, dan penyelesaian masalah kompleks.
Dalam konteks ini, lulusan bidang siber tidak cukup hanya memahami bagaimana sebuah teknologi bekerja. Mereka juga perlu memahami bagaimana teknologi tersebut digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Kemampuan membaca data, memahami sistem digital, mengenali risiko AI, serta memahami konsekuensi dari pengelolaan informasi menjadi bagian penting dari kompetensi aparatur di era digital.
Head, Hand, dan Heart sebagai Bekal Talenta Digital
Menteri PANRB juga menekankan tiga pilar yang perlu dimiliki talenta digital, yaitu head, hand, dan heart.
Head menggambarkan kompetensi. Seorang talenta digital perlu mampu berpikir strategis berdasarkan ilmu pengetahuan dan data.
Hand berkaitan dengan kemampuan eksekusi. Pengetahuan dan teori harus dapat diterjemahkan menjadi tindakan serta solusi yang dapat diterapkan.
Sementara itu, heart berkaitan dengan karakter. Aspek ini menjadi penting karena aparatur siber memiliki akses terhadap sistem, data, dan informasi yang bersifat vital bagi negara.
Dengan demikian, kompetensi teknis perlu berjalan bersama dengan integritas dan tanggung jawab. Semakin besar kewenangan dan akses yang dimiliki seseorang terhadap sistem digital, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat pada kewenangan tersebut.
Peran Strategis Lulusan Poltek SSN
Pesan yang disampaikan dalam wisuda Poltek SSN memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap sumber daya manusia keamanan siber semakin berkaitan dengan agenda transformasi digital nasional.
Poltek SSN sendiri dalam dokumen rencana strategisnya menempatkan peningkatan keamanan dan ketahanan siber serta sandi nasional sebagai bagian dari kontribusi institusi. Fokus tersebut diwujudkan melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia keamanan siber dan persandian melalui pendidikan vokasi terapan, termasuk penguatan kapasitas teknis dan etika.
Karena itu, lulusan Poltek SSN tidak hanya memiliki tugas untuk memahami teknologi keamanan siber, tetapi juga perlu memahami konteks penerapannya dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Keamanan sistem pemerintahan, perlindungan data, pengamanan infrastruktur digital, serta pengembangan teknologi yang aman membutuhkan kombinasi antara kemampuan teknis, kemampuan analitis, dan integritas.
Wisuda Bukan Akhir, tetapi Awal Pengabdian
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi juga mengingatkan para wisudawan bahwa kelulusan merupakan awal dari perjalanan pengabdian.
Lanskap ancaman siber terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi. Selain AI, perkembangan komputasi kuantum juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan keamanan informasi di masa mendatang.
Oleh sebab itu, lulusan bidang siber perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Teknologi yang dipelajari selama masa pendidikan dapat berkembang dengan cepat sehingga pembelajaran tidak berhenti setelah memperoleh gelar.
Hal tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi institusi pendidikan untuk memastikan kurikulum dan kompetensi lulusan dapat terus mengikuti perubahan teknologi.
Ketahanan Siber Menjadi Fondasi Transformasi Digital
Wisuda 95 lulusan Poltek SSN Angkatan ke-21 menjadi momentum untuk melihat kembali hubungan antara perkembangan teknologi, pemerintahan, ekonomi digital, dan keamanan nasional.
Digitalisasi memberikan banyak peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Namun, manfaat tersebut perlu diiringi dengan sistem keamanan yang mampu melindungi data, infrastruktur, dan kepercayaan masyarakat.
Pesan dari Menteri Ekonomi Kreatif menempatkan keamanan siber sebagai salah satu fondasi bagi perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Sementara itu, Menteri PANRB menghubungkan keamanan siber dengan ketahanan negara serta transformasi pemerintahan.
Pada akhirnya, ketahanan siber bukan hanya persoalan perangkat lunak, jaringan, atau sistem keamanan. Di dalamnya terdapat unsur manusia, tata kelola, regulasi, budaya keamanan, dan integritas.
Karena itu, tantangan bagi para lulusan Poltek SSN ke depan bukan hanya bagaimana menguasai teknologi, tetapi juga bagaimana menggunakan kompetensi tersebut untuk menjaga sistem digital tetap aman, melindungi informasi strategis, dan mendukung pelayanan publik yang semakin bergantung pada teknologi.
Bagi Indonesia yang sedang mempercepat transformasi digital, keberadaan sumber daya manusia dengan kemampuan siber dan persandian menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan proses tersebut berjalan dengan aman, tangguh, dan dapat dipercaya.
Sumber: infopublik.id
Jangan lupa untuk mengunjungi link-link berikut agar persiapan seleksi kalian lebih matang, ya!
