Simulasi CAT – Berikut informasi terkait pengangkatan 1585 guru honorer menjadi PPPK Paruh waktu di kabupaten kediri.
Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan kembali diperlihatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada penghujung tahun 2025, lebih dari seribu guru honorer di wilayah tersebut akhirnya akan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu, suatu langkah yang dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan penguatan sektor pendidikan.
Menurut data resmi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, sebanyak 1.585 guru honorer akan mendapatkan SK pengangkatan pada akhir tahun 2025. Pengangkatan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pendidikan dalam program pembangunan jangka menengah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamad Muhsin, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru menjadi bagian integral dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di Kabupaten Kediri.
Dalam pernyataannya, Muhsin menekankan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disebut Mas Bupati, telah memberi perhatian besar pada persoalan guru honorer, mulai dari jenjang taman posyandu (tapos) hingga SMP, termasuk tenaga kependidikan yang selama ini menjadi bagian penting dalam operasional sekolah.
“Sebagai bentuk perhatian Mas Bupati, tahun ini akan ada pengangkatan guru PPPK paruh waktu,” ujar Muhsin dalam peringatan Hari Guru pada Selasa (25/11).
Kebijakan Berbasis Kesejahteraan: Insentif Rp24 Miliar untuk Guru dan Tenaga Kependidikan
Tak hanya pengangkatan dalam skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Kabupaten Kediri juga mengalokasikan anggaran besar untuk memberikan insentif kepada tenaga pendidikan. Pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyiapkan Rp24 miliar khusus untuk insentif yang diberikan kepada 9.656 penerima manfaat, termasuk guru honorer jenjang tapos, PAUD, SD, SMP, dan tenaga kependidikan lainnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa Pemkab Kediri tidak hanya fokus pada pengangkatan status kepegawaian, tetapi juga berupaya memberikan dukungan finansial yang lebih merata agar seluruh tenaga pendidikan bisa merasakan peningkatan kesejahteraan. Program insentif ini juga menjadi bagian dari strategi untuk menekan angka guru honorer yang selama bertahun-tahun bekerja dengan status yang tidak memberikan kepastian karier maupun penghasilan yang layak.
Tugas Guru Makin Berat: Pencegahan Perundungan hingga Kualitas Pembelajaran
Dalam momentum Hari Guru Nasional 2025, Muhsin mengajak seluruh tenaga pendidik untuk memanfaatkan momen pengangkatan ini sebagai motivasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ia mengingatkan bahwa tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah perundungan (bullying) yang masih terjadi di sejumlah sekolah. Guru kini tidak cukup hanya mengajar; mereka juga harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik.
“Pada momentum Hari Guru ini, harapannya para guru mampu menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan,” jelasnya.
Selain itu, guru juga didorong untuk berperan aktif dalam upaya pemerintah menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang masih cukup tinggi di Kabupaten Kediri.
Masalah Serius: Ribuan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri
Salah satu tantangan terbesar Pemkab Kediri di sektor pendidikan adalah tingginya angka anak putus sekolah. Pada tahun 2024, pemerintah daerah mencatat angka yang cukup memprihatinkan: terdapat sekitar 12.000 anak di Kabupaten Kediri yang tidak melanjutkan sekolah.
Masalah ini menjadi perhatian khusus Bupati Hanindhito yang menjadikannya sebagai prioritas penanganan jangka menengah. Melalui intervensi lintas perangkat daerah dan program khusus, Pemkab Kediri berhasil menekan angka tersebut secara signifikan.
Pada awal Mei 2025, jumlah anak tidak sekolah berhasil diturunkan menjadi 5.027 anak, atau hampir setengah dari total data sebelumnya. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari peran para guru, terutama mereka yang berada di tingkat tapos dan pendidikan dasar yang menjadi garda terdepan dalam memetakan kondisi anak-anak dan melakukan pendekatan langsung ke masyarakat.
Muhsin menegaskan bahwa menurunkan angka anak tidak sekolah adalah salah satu instruksi langsung dari Bupati Kediri dan menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan.
Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan: Strategi Menekan Kemiskinan Ekstrem
Pemkab Kediri memahami bahwa persoalan pendidikan berhubungan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator terbesar penyebab kemiskinan ekstrem di suatu daerah adalah tingginya angka anak putus sekolah.
Bupati Hanindhito menargetkan bahwa kemiskinan ekstrem dapat dihilangkan dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah daerah percaya bahwa dengan memastikan anak tetap bersekolah, peluang mobilitas sosial masyarakat akan meningkat, sehingga risiko kemiskinan generasi berikutnya dapat ditekan.
Guru menjadi bagian penting dari upaya ini. Mereka tidak hanya bertugas mengajar di ruang kelas, tetapi juga melakukan pemantauan kondisi peserta didik, melakukan pendekatan kepada keluarga, serta membantu mensosialisasikan pentingnya pendidikan jangka panjang.
Status PPPK Paruh Waktu: Angin Segar bagi Guru Honorer Kediri
Pengangkatan 1.585 guru honorer dalam skema PPPK Paruh Waktu menjadi langkah strategis yang diyakini dapat mendukung pencapaian visi besar Pemkab Kediri. Skema ini memberikan kepastian yang lebih jelas dibanding status honorer biasa, meskipun belum sepenuhnya setara dengan PPPK full time.
Kemanfaatan yang diperoleh guru melalui status PPPK Paruh Waktu mencakup:
- kepastian kontrak dengan masa kerja tertentu,
- penghasilan yang lebih stabil,
- perlindungan kerja sesuai regulasi ASN,
- serta jalur karier yang lebih jelas dibanding status honorer.
Banyak guru honorer di Kediri yang telah mengabdi lebih dari satu dekade dan merasa tidak pernah mendapatkan kepastian status. Pengangkatan ini bagi mereka merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian panjang sekaligus membuka harapan baru dalam perjalanan karier mereka sebagai tenaga pendidik.
Tahapan Pengangkatan: NIP Segera Terbit, SK Menyusul
Sementara proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK Paruh Waktu memasuki tahap final, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kediri, Noor Rokhayati, memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Saat ini, proses pengangkatan sudah berada pada tahap penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Setelah NIP diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemkab Kediri akan langsung melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penerbitan SK pengangkatan.
Rokhayati menegaskan bahwa pihaknya bekerja keras agar seluruh dokumen dapat diterbitkan tepat waktu sehingga guru honorer tidak perlu menunggu lebih lama untuk mengantongi hak dan fasilitas sebagai PPPK Paruh Waktu.
Dengan penerbitan SK tersebut, ribuan guru honorer akan resmi masuk ke dalam struktur ASN di Kabupaten Kediri, sebuah perubahan status yang membawa banyak implikasi positif mulai dari kesejahteraan hingga jaminan profesionalitas.
Penutup: Komitmen Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Pendidikan
Pengangkatan 1.585 guru honorer menjadi PPPK Paruh Waktu bukanlah kebijakan yang muncul tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Pemkab Kediri untuk:
- memperbaiki kualitas pendidikan,
- meningkatkan kesejahteraan guru,
- menekan angka anak tidak sekolah,
- dan mengurangi kemiskinan ekstrem.
Pendidikan menjadi lokomotif pembangunan di Kediri, dan guru berada di pusat lokomotif tersebut. Dengan memberikan kepastian status, insentif yang lebih layak, serta penguatan peran guru dalam praktik pembelajaran modern, Pemkab Kediri meyakini bahwa transformasi pendidikan akan berjalan lebih cepat dan lebih efektif.
Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah tenaga pendidik di Kabupaten Kediri. Tidak hanya karena ribuan guru honorer memperoleh status baru sebagai PPPK Paruh Waktu, tetapi juga karena perubahan ini mencerminkan arah baru kebijakan pendidikan daerah: pendidikan tidak dapat berkembang tanpa memperhatikan kesejahteraan para guru.
Jangan lupa untuk mengunjungi link-link berikut agar persiapan seleksi kalian lebih matang, ya!
