Simulasi CAT – Seleksi PPPK dan CPNS 2024 di Barito Utara Terancam Gagal Akibat Masalah Anggaran
Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menghadapi potensi gangguan serius dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Masalah utama yang menjadi penyebab adalah terhambatnya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Hingga kini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara belum memberikan persetujuan atas Raperda tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa anggaran untuk pelaksanaan seleksi PPPK dan CPNS 2024, serta program-program lain yang penting bagi masyarakat, tidak akan tersedia tepat waktu.
Ketua sementara DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, dalam keterangan pers di Muara Teweh pada Rabu (9/10), mengungkapkan bahwa pembahasan Raperda APBD Perubahan 2024 telah diboikot oleh 11 anggota dewan. Boikot ini berpotensi besar menggagalkan pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK 2024 di wilayah Barito Utara, yang tentunya berdampak langsung pada ribuan pelamar yang berharap mengikuti proses seleksi tersebut.
“Dampak dari boikot ini sangat luas. Bukan hanya anggaran penerimaan CPNS dan PPPK yang terganggu, tetapi juga seluruh program perangkat daerah yang telah direncanakan dalam APBD Perubahan 2024 terancam terganggu. Anggaran penting lainnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Barito Utara juga berisiko terhenti,” jelas Mery.
Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga honorer yang telah menantikan kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai tetap melalui skema PPPK. Mereka khawatir kesempatan yang sudah di depan mata ini bisa hilang begitu saja jika masalah anggaran tidak segera diselesaikan.
Jumpa pers ini diadakan seusai rapat paripurna DPRD Barito Utara, di mana pembahasan Raperda APBD Perubahan 2024 kembali tidak mencapai kuorum untuk keenam kalinya. Mery menegaskan, program-program pemerintah yang tertuang dalam Raperda APBD Perubahan 2024 telah direncanakan secara transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Namun, boikot ini tetap menghambat langkah-langkah yang telah direncanakan untuk menyejahterakan masyarakat Barito Utara.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, karena seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 adalah salah satu kesempatan besar bagi masyarakat setempat, terutama para tenaga honorer, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dan terjamin. Harapan ini kini berada di ujung tanduk, tergantung pada penyelesaian masalah anggaran yang masih terkatung-katung di DPRD Barito Utara.
Molornya Pengesahan APBD Perubahan Barito Utara: Seleksi CPNS dan PPPK Terancam Gagal
Molornya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, semakin memperburuk situasi. Rapat paripurna yang seharusnya membahas pengesahan APBD Perubahan kembali gagal mencapai kuorum, sementara berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terancam terganggu.
Ketua sementara DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, dalam keterangannya pada Rabu (9/10), menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan konsultasi terkait kelanjutan rapat paripurna tersebut. Ia mengakui bahwa keterlambatan pengesahan APBD Perubahan telah menyandera banyak program penting, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga dana untuk pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK 2024.
“Kami tetap berupaya agar tidak sampai menggunakan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai pengganti APBD. Jika itu terjadi, akan banyak masyarakat yang terdampak, termasuk pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK di akhir tahun ini,” ujar Mery yang didukung oleh anggota dewan lainnya.
Mery menambahkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk membujuk 11 anggota DPRD yang memboikot rapat tersebut, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Ia mengharapkan setidaknya para anggota yang tidak hadir bisa memberikan penghormatan dengan menyampaikan pandangan mereka secara resmi dalam pendapat akhir atau melalui interupsi di forum.
Menurut Mery, ketidakhadiran 11 anggota DPRD dalam enam rapat paripurna berturut-turut ini disebabkan oleh keputusan Fraksi Aspirasi Rakyat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua fraksi tersebut telah melayangkan surat pernyataan sikap pada 7 Oktober 2024, yang disampaikan ke DPRD sehari kemudian. Isi surat tersebut menyatakan bahwa mereka menolak untuk hadir dalam rapat paripurna sebagai bentuk protes atas tidak dibahasnya secara menyeluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam pembahasan APBD Perubahan. Hanya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan yang dibahas, sementara fraksi-fraksi tersebut menilai bahwa seluruh SOPD harus dibahas lebih mendetail.
Menanggapi hal ini, Mery menjelaskan bahwa rapat pembahasan APBD Perubahan pertama sudah dimulai dan berlangsung selama dua hari, namun belum selesai. Penyebabnya, pada Senin (16/9), seluruh anggota DPRD berangkat ke Kota Palangka Raya untuk menghadiri orientasi wajib sebagai bagian dari tugas kedewanan.
Meskipun demikian, Mery menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap diutamakan dalam proses pembahasan anggaran. Namun, dengan belum adanya kesepakatan dan kehadiran anggota dewan yang dibutuhkan untuk mencapai kuorum, proses pengesahan APBD Perubahan terus tertunda. Hal ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan berbagai program yang sangat dibutuhkan masyarakat, termasuk pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK yang kini berada di ujung tanduk.
Kondisi ini membuat banyak pihak, terutama tenaga honorer dan calon pelamar CPNS serta PPPK 2024, merasa resah. Harapan mereka untuk mendapatkan posisi yang lebih stabil melalui seleksi tersebut bisa hancur jika masalah anggaran ini tidak segera diselesaikan.
Rapat Pembahasan APBD Perubahan Barito Utara Dilanjutkan, Harapan Pelaksanaan CPNS dan PPPK 2024 Meningkat
Setelah beberapa kali gagal mencapai kuorum, akhirnya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 Kabupaten Barito Utara kembali dilanjutkan. Rapat tersebut berlangsung pada Senin (23/9), setelah sebelumnya mengalami penundaan karena boikot dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua sementara DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menjelaskan bahwa rapat pembahasan APBD Perubahan kali ini dihadiri oleh 19 anggota DPRD. Rapat tersebut berlangsung cukup dinamis dan dibahas secara intensif hingga Selasa (24/9), dengan fokus utama pada permintaan matriks kegiatan serta penjelasan rinci dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta catatan perubahan yang sudah dan akan dilaksanakan.
Pada hari pertama pembahasan, Senin (23/9), rapat dihadiri oleh 19 anggota DPRD, sementara hari kedua, Selasa (24/9), rapat dihadiri oleh 15 anggota. Menurut Mery, diskusi berlangsung produktif, dengan penyampaian data dan matriks yang dibutuhkan sudah dijelaskan dengan jelas oleh pihak PUPR dan Dinas Pendidikan. “Semua program yang dipertanyakan sudah dijelaskan dengan lengkap. Saya tanyakan kembali kepada anggota yang hadir apakah ada hal lain yang masih perlu dibahas, dan semuanya menyepakati bahwa pembahasan sudah lengkap,” kata Mery dalam keterangannya.
Rapat pembahasan ini sebenarnya telah dimulai sejak Senin (16/9), dihadiri oleh 16 anggota pada hari pertama dan 22 anggota pada hari kedua. Namun, rapat sempat diskors hingga 23 September karena tidak semua fraksi hadir secara penuh.
Mery juga menegaskan bahwa seluruh fraksi telah diwakili dalam pembahasan tersebut. Setelah menyelesaikan semua poin yang dibahas, rapat akhirnya mencapai kesimpulan yang memungkinkan dilanjutkannya paripurna untuk pengesahan APBD Perubahan 2024.
Penundaan pembahasan APBD ini sempat membuat khawatir banyak pihak, terutama terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK 2024. Namun, dengan adanya kesepakatan yang tercapai dalam rapat ini, harapan akan kelancaran proses seleksi kembali meningkat. Masyarakat Barito Utara, khususnya para tenaga honorer dan calon pelamar CPNS serta PPPK, kini berharap pengesahan APBD Perubahan dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan lebih lanjut.
Mery menegaskan pentingnya percepatan pengesahan APBD Perubahan untuk memastikan bahwa program-program vital, termasuk seleksi CPNS dan PPPK, dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga sangat bergantung pada alokasi anggaran yang diatur dalam APBD Perubahan ini.
Dengan rampungnya pembahasan matriks dan penjelasan dari instansi terkait, langkah DPRD Barito Utara menuju pengesahan APBD Perubahan semakin mendekati kenyataan. Kini, harapan untuk kelancaran pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK 2024 pun semakin besar.
Jadwal Terbaru Seleksi PPPK 2024
Berikut adalah jadwal resmi seleksi PPPK 2024 untuk Pelamar Prioritas, Eks Tenaga Honorer dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam Database BKN:
- Pengumuman seleksi: 30 September – 19 Oktober 2024
- Pendaftaran seleksi: 1 – 20 Oktober 2024
- Seleksi administrasi: 1 – 29 Oktober 2024
- Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Oktober – 1 November 2024
- Masa sanggah: 2 – 4 November 2024
- Jawab sanggah: 2 – 6 November 2024
- Pengumuman pasca masa sanggah: 5 – 11 November 2024
- Penarikan data final: 12 – 14 November 2024
- Penjadwalan seleksi kompetensi: 15 – 25 November 2024
- Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 26 November – 1 Desember 2024
- Pelaksanaan seleksi kompetensi: 2 – 19 Desember 2024
- Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 7 – 23 Desember 2024
- Pengumuman hasil kelulusan: 24 – 31 Desember 2024
- Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 10 – 21 Desember 2024
- Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 13 – 28 Desember 2024
- Pengumuman hasil kelulusan: 24 – 31 Desember 2024
- Pengisian DRH NI PPPK: 1 – 31 Januari 2025
- Usul penetapan NI PPPK: 1 – 28 Februari 2025
Adapun berikut adalah jadwal untuk Pelamar Tenaga Non ASN yang Aktif Bekerja di Instansai Pemerintah:
- Pengumuman seleksi: 1 – 30 November 2024
- Pendaftaran seleksi: 17 November – 31 Desember 2024
- Seleksi administrasi: 16 Desember 2024 – 3 Februari 2025
- Pengumuman hasil seleksi administrasi: 4 – 18 Februari 2025
- Masa sanggah: 19 – 21 Februari 2025
- Jawab sanggah: 20 – 27 Februari 2025
- Pengumuman pasca masa sanggah: 22 – 28 Februari 2025
- Penarikan data final: 1 – 7 Maret 2025
- Penjadwalan seleksi kompetensi: 24 Maret – 8 April 2025
- Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 9 – 16 April 2025
- Pelaksanaan seleksi kompetensi: 17 April – 16 Mei 2025
- Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 22 April – 21 Mei 2025
- Pengumuman hasil kelulusan: 22 – 31 Mei 2025
- Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 25 April – 17 Mei 2025
- Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 30 April – 22 Mei 2025
- Pengumuman hasil kelulusan: 22 – 31 Mei 2025
- Pengisian DRH NI PPPK: 1 – 30 Juni 2025
- Usul penetapan NI PPPK: 1 – 31 Juli 2025
Jangan lupa untuk mengunjungi link-link berikut agar persiapan seleksi kalian lebih matang, ya!
