Simulasi CAT – Berikut informasi terkait kepastian seleksi CPNS 2025 dan persiapan rekrutmen terbatas CPNS 2026.
Pemerintah secara resmi memastikan bahwa tidak akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah konsolidasi nasional dalam menyelesaikan seluruh rangkaian proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024, yang hingga kini masih berlangsung dan melibatkan jumlah formasi terbesar dalam satu dekade terakhir.
Kebijakan tersebut sekaligus menandai pergeseran fokus pemerintah dari ekspansi rekrutmen ke arah penataan, konsolidasi, dan penguatan sistem kepegawaian negara, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi jangka menengah.
Fokus Pemerintah: Menuntaskan Rekrutmen CASN 2024
Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menegaskan bahwa hingga Oktober 2025, prioritas pemerintah masih tertuju pada penyelesaian seluruh rangkaian seleksi CASN 2024, baik CPNS maupun PPPK.
Menurutnya, beban pekerjaan yang ditangani pemerintah pada siklus rekrutmen kali ini tergolong sangat besar. Total kebutuhan CASN 2024 mencapai sekitar 1,26 juta formasi, menjadikannya sebagai rekrutmen aparatur sipil negara terbesar dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
“Dengan jumlah formasi sebesar itu, pemerintah harus memastikan seluruh tahapan berjalan tuntas dan berkualitas. Oleh karena itu, pada 2025 belum ada ruang untuk membuka seleksi CPNS baru,” ujar Averrouce dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses administrasi, pengangkatan, penempatan, serta penyesuaian sistem kepegawaian pasca-rekrutmen skala besar tersebut.
Rekrutmen Besar, Beban Administrasi Tinggi
Besarnya jumlah peserta dan kompleksitas tahapan seleksi CASN 2024 membuat pemerintah harus mengerahkan sumber daya yang sangat besar, baik dari sisi anggaran, sistem teknologi informasi, maupun kapasitas sumber daya manusia pengelola kepegawaian.
Tidak hanya proses seleksi awal, pemerintah juga harus memastikan proses lanjutan seperti:
- penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP),
- penerbitan SK pengangkatan,
- penempatan unit kerja,
- hingga penyesuaian anggaran belanja pegawai di masing-masing instansi.
Seluruh proses tersebut membutuhkan waktu, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta ketelitian administratif yang tinggi agar tidak menimbulkan masalah hukum dan keuangan di kemudian hari.
Oleh karena itu, pemerintah menilai bahwa membuka seleksi CPNS baru pada 2025 justru berpotensi menambah beban sistemik yang dapat mengganggu stabilitas tata kelola kepegawaian nasional.
CPNS 2026 Mulai Dipersiapkan, Namun Tidak Serentak
Meskipun seleksi CPNS 2025 dipastikan tidak dibuka, pemerintah mulai mempersiapkan kemungkinan pembukaan CPNS pada tahun 2026. Namun demikian, pelaksanaannya tidak akan dilakukan secara serentak di seluruh daerah seperti pola rekrutmen sebelumnya.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, kebijakan CPNS 2026 akan sangat selektif dan berbasis kebutuhan riil masing-masing instansi.
“Tidak semua daerah akan membuka formasi. Hanya instansi yang benar-benar membutuhkan dan siap secara organisasi yang akan diberikan kuota,” tegasnya.
Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat akan lebih selektif dalam menyetujui usulan formasi dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Faktor penentu meliputi:
- ketersediaan anggaran,
- kebutuhan riil berdasarkan analisis beban kerja,
- kesiapan struktur organisasi,
- serta keberadaan jabatan kosong akibat pensiun atau restrukturisasi kelembagaan.
Peran Anggaran dan Kebijakan Fiskal dalam Penentuan Formasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menegaskan bahwa perencanaan CPNS 2026 sangat bergantung pada kapasitas fiskal negara. Pemerintah tidak ingin mengulangi pola lama di mana rekrutmen besar-besaran dilakukan tanpa perhitungan keberlanjutan anggaran jangka panjang.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mulai mengalokasikan anggaran untuk kementerian dan lembaga baru, termasuk memperhitungkan kemungkinan penambahan belanja pegawai di masa mendatang. Namun, keputusan final tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara secara keseluruhan.
“Semua harus dihitung secara hati-hati, termasuk proyeksi pensiun ASN, kebutuhan pegawai baru, dan kemampuan fiskal negara dalam jangka panjang,” ujar Purbaya.
Pendekatan ini menunjukkan perubahan paradigma pemerintah, dari rekrutmen masif berbasis kuantitas menuju perencanaan sumber daya manusia negara yang lebih selektif dan berkelanjutan.
CPNS Tidak Lagi Massal, Fokus pada Kualitas dan Kebutuhan Riil
Salah satu pesan penting dari kebijakan ini adalah perubahan orientasi pemerintah terhadap sistem rekrutmen ASN. Jika pada masa lalu seleksi CPNS sering dipahami sebagai agenda rutin tahunan berskala besar, kini pendekatannya lebih selektif dan berbasis kebutuhan strategis.
Hanya instansi yang:
- mengajukan usulan kebutuhan secara rasional,
- memiliki peta jabatan yang jelas,
- serta mampu membuktikan kesiapan anggaran dan organisasi,
yang akan memperoleh alokasi formasi CPNS.
Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa ke depan, rekrutmen ASN akan semakin kompetitif dan berbasis perencanaan jangka panjang, bukan sekadar memenuhi kuota.
Pemerintah Ingatkan Publik Waspadai Informasi Tidak Resmi
Seiring tingginya minat masyarakat terhadap pembukaan CPNS, pemerintah mengingatkan agar publik tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi.
Maraknya kabar palsu tentang pembukaan CPNS kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, mulai dari pungutan liar hingga janji kelulusan.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui:
- situs resmi Kementerian PANRB,
- laman Badan Kepegawaian Negara (BKN),
- serta kanal komunikasi pemerintah yang terverifikasi.
Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan pengecekan silang dan tidak tergiur oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Reformasi ASN Berbasis Kehati-hatian dan Keberlanjutan
Keputusan pemerintah untuk tidak membuka seleksi CPNS pada 2025 bukanlah bentuk penundaan tanpa arah, melainkan bagian dari strategi besar penataan sumber daya manusia aparatur negara. Fokus utama saat ini adalah menuntaskan proses rekrutmen CASN 2024 yang sangat besar, sekaligus memastikan kualitas dan keberlanjutan sistem kepegawaian nasional.
Dengan menunda pembukaan CPNS 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan rekrutmen benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata, kemampuan fiskal, dan prinsip tata kelola yang baik. Sementara itu, peluang pembukaan CPNS 2026 tetap terbuka, namun akan dilaksanakan secara selektif dan terukur.
Bagi masyarakat, khususnya para calon pelamar, kebijakan ini menjadi pengingat penting untuk terus memantau informasi resmi dan mempersiapkan diri secara matang, baik dari sisi kompetensi maupun pemahaman regulasi. Di tengah perubahan besar dalam manajemen ASN, kesiapan dan kualitas individu akan menjadi faktor penentu utama dalam meraih kesempatan menjadi aparatur negara di masa depan.
Strategi Rasional Menyambut CPNS 2026
Bagi calon pelamar CPNS 2026, memilih instansi yang sepi peminat dapat menjadi strategi rasional dan terukur. Dengan jumlah pendaftar yang lebih sedikit dan formasi yang cukup besar, peluang lolos seleksi cenderung lebih terbuka, terutama bagi pelamar dengan kemampuan akademik dan persiapan yang baik.
Pendekatan ini semakin relevan mengingat sistem seleksi CPNS kini sepenuhnya berbasis peringkat nilai CAT, tanpa nilai ambang batas. Artinya, peluang lolos sangat ditentukan oleh posisi relatif pelamar dibandingkan pesaing lain dalam satu formasi.
Daftar 15 Kementerian dan Lembaga Sepi Peminat CPNS 2024
Berdasarkan data resmi BKN pada seleksi CPNS 2024, terdapat 15 kementerian dan lembaga pusat yang tercatat memiliki jumlah pelamar relatif sedikit. Instansi-instansi ini dinilai berpotensi kembali sepi peminat pada CPNS 2026, sehingga layak dipertimbangkan oleh calon pelamar.
Berikut daftarnya:
-
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Formasi 65, pendaftar 385, submit 133. -
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
Formasi 61, pendaftar 474, submit 401. -
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Formasi 500, pendaftar 485, submit 334. -
Sekretariat Jenderal Komnas HAM
Formasi 38, pendaftar 507, submit 448. -
Sekretariat Jenderal MPR
Formasi 25, pendaftar 548, submit 490. -
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Formasi 53, pendaftar 886, submit 769. -
Sekretariat Jenderal WANTANNAS
Formasi 64, pendaftar 896, submit 820. -
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Formasi 194, pendaftar 1.010, submit 941. -
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Formasi 145, pendaftar 1.045, submit 890. -
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Formasi 82, pendaftar 1.208, submit 1.009. -
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Formasi 32, pendaftar 1.224, submit 376. -
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
Formasi 86, pendaftar 1.459, submit 1.287. -
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)
Formasi 230, pendaftar 1.937, submit 1.838. -
Kementerian Investasi/BKPM
Formasi 110, pendaftar 1.990, submit 1.730. -
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Formasi 150, pendaftar 2.152, submit 2.034.
Ketimpangan Formasi dan Pendaftar
Data di atas memperlihatkan ketimpangan yang cukup mencolok antara jumlah formasi dan pendaftar di beberapa instansi. BRIN, misalnya, membuka 500 formasi, namun jumlah pendaftarnya relatif rendah jika dibandingkan dengan kementerian populer lain yang hanya membuka puluhan formasi tetapi diserbu puluhan ribu pelamar.
Kondisi serupa juga terlihat di BNN, BIG, dan beberapa sekretariat lembaga negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi popularitas instansi sangat memengaruhi minat pelamar, sering kali tanpa mempertimbangkan rasio peluang yang sebenarnya.
Mengapa Instansi Tertentu Sepi Peminat?
Beberapa faktor yang diduga memengaruhi rendahnya minat pelamar terhadap instansi tertentu antara lain:
- Kurangnya eksposur publik dan pemberitaan
- Persepsi lingkungan kerja yang spesifik atau teknis
- Lokasi penempatan yang dianggap kurang strategis
- Kurangnya informasi tentang jenjang karier dan tunjangan
Padahal, banyak instansi tersebut memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan menawarkan jalur karier yang tidak kalah menjanjikan.
Menyusun Strategi Sejak Dini untuk CPNS 2026
Melihat pola CPNS 2024, calon pelamar CPNS 2026 disarankan untuk mulai menyusun strategi sejak dini, antara lain dengan:
- Menganalisis data rasio formasi dan pendaftar
- Menyesuaikan pilihan instansi dengan latar belakang pendidikan
- Mempertimbangkan instansi yang sepi peminat namun relevan secara kompetensi
- Mempersiapkan diri secara maksimal untuk tes CAT
Pendekatan berbasis data dan rasional ini dinilai lebih efektif dibanding sekadar mengikuti tren instansi populer.
Penutup
Menjelang CPNS 2026, persaingan dipastikan kembali ketat dengan jutaan pelamar dari seluruh Indonesia. Namun, data resmi BKN menunjukkan bahwa peluang tidak selalu berada di instansi yang paling populer. Sebaliknya, instansi pusat yang relatif sepi peminat justru dapat menjadi pintu masuk strategis bagi pelamar yang jeli membaca peluang.
Dengan memahami pola seleksi sebelumnya, standar penghasilan CPNS, serta rasio pendaftar dan formasi, calon pelamar CPNS 2026 dapat menyusun strategi yang lebih matang dan terukur. Pada akhirnya, keberhasilan dalam seleksi CPNS bukan hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh ketepatan strategi dalam memilih instansi tujuan.
Jangan lupa untuk mengunjungi link-link berikut agar persiapan seleksi kalian lebih matang, ya!
