Simulasi CAT – Berikut informasi seputar peresmian PPPK paruh Waktu Pemerintah Madina
Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada ribuan pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi. Kegiatan penyerahan SK tersebut dilaksanakan di Pelataran Masjid Agung Nur Alan Nur Aek Godang yang berlokasi di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, pada Kamis (29/1/2026).
Acara penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini menjadi momen penting bagi para pegawai yang selama ini menanti kepastian status kepegawaiannya. Tidak kurang dari 3.990 orang PPPK Paruh Waktu menerima SK pengangkatan dalam kesempatan tersebut. Penyerahan dilakukan dengan sistem hybrid, yakni sebagian penerima hadir langsung secara tatap muka di lokasi kegiatan, sementara sebagian lainnya mengikuti prosesi penyerahan secara daring melalui jaringan internet.
Penggunaan metode hybrid dalam acara ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi teknis dan jumlah penerima SK yang sangat besar. Dengan cara tersebut, pemerintah daerah tetap dapat memastikan seluruh PPPK Paruh Waktu memperoleh haknya tanpa harus mengumpulkan seluruh penerima dalam satu tempat secara bersamaan.
Dalam sambutannya, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution menyampaikan bahwa penyerahan SK ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum dan administratif kepada para pegawai yang telah melalui tahapan seleksi serta dinyatakan lulus sebagai PPPK Paruh Waktu.
“Dengan penyerahan SK ini, bapak dan ibu secara resmi telah mendapatkan kepastian status sebagai pegawai pemerintah,” ujar Saipullah di hadapan para peserta yang hadir langsung di lokasi kegiatan.
Menurut Saipullah, kepastian status tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan juga menjadi tonggak awal tanggung jawab yang lebih besar bagi para PPPK Paruh Waktu. Ia menegaskan bahwa setelah resmi menerima SK, para pegawai diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja, profesionalisme, serta menjunjung tinggi nilai integritas dalam melaksanakan tugas masing-masing.
“Pemerintah menganggap bapak dan ibu sudah memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang diemban. Oleh karena itu, tugas harus dilaksanakan secara profesional, penuh integritas, dan menunjukkan kinerja yang baik,” tegasnya.
Bupati Saipullah juga mengingatkan bahwa status sebagai PPPK Paruh Waktu membawa konsekuensi tanggung jawab yang tidak ringan. Para pegawai tersebut menjadi bagian dari aparatur pemerintah daerah yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, perilaku kerja, etos pelayanan, serta kedisiplinan harus menjadi prioritas utama.
Ia berharap para PPPK Paruh Waktu yang baru menerima SK dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Lebih dari itu, mereka diminta untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kehadiran mereka sebagai aparatur pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Buktikan kepada masyarakat bahwa bapak dan ibu memang layak menjadi bagian dari aparatur pemerintah, dengan bekerja sungguh-sungguh dan memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Saipullah juga menekankan bahwa kinerja para PPPK Paruh Waktu akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Pemerintah daerah tidak hanya memberikan status kepegawaian, tetapi juga akan melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas masing-masing pegawai.
Menurutnya, sistem evaluasi kinerja merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas aparatur pemerintah. Dengan adanya penilaian yang berkelanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa pegawai yang diangkat benar-benar menjalankan tugas sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan.
“Penilaian kinerja terhadap PPPK akan terus dilakukan. Apabila ada pegawai yang melanggar ketentuan atau menunjukkan kinerja yang tidak baik, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas Saipullah.
Ia menambahkan bahwa sanksi bukan semata-mata dimaksudkan untuk menghukum, tetapi sebagai bentuk pembinaan agar aparatur pemerintah tetap berada pada jalur profesionalisme. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan lebih tertib dan efektif.
Lebih lanjut, Saipullah menilai bahwa pemberian kepastian status kepada ribuan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pegawai yang memiliki status jelas dan legalitas formal, kinerja pemerintahan di berbagai sektor diyakini akan semakin optimal.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak tenaga honorer dan pegawai non-ASN yang telah mengabdi cukup lama tanpa kepastian status. Melalui pengangkatan PPPK Paruh Waktu, pemerintah daerah berupaya memberikan solusi atas permasalahan tersebut sekaligus memperkuat struktur birokrasi.
“Dengan adanya kepastian status ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa semakin meningkat, dan roda pemerintahan di berbagai sektor dapat berjalan lebih baik,” kata Saipullah.
Bupati Mandailing Natal juga menyampaikan bahwa SK PPPK Paruh Waktu sebenarnya telah diterbitkan secara administratif sejak 1 Januari 2026. Namun, penyerahan fisik atau petikan SK baru dapat dilaksanakan secara simbolis pada 29 Januari 2026 karena berbagai pertimbangan teknis dan administratif.
“Secara global, SK sudah diterbitkan per 1 Januari. Namun, petikannya baru hari ini bisa kami serahkan secara simbolis kepada bapak dan ibu yang sudah dilantik,” ungkap Saipullah.
Penyerahan SK ini menjadi tonggak penting bagi ribuan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Mandailing Natal. Mereka kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjalankan tugas sebagai bagian dari aparatur pemerintah daerah. Status tersebut juga menjadi pengakuan resmi atas peran mereka dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik.
Acara penyerahan SK berlangsung dengan khidmat dan tertib. Para penerima yang hadir langsung tampak antusias mengikuti prosesi hingga selesai. Sementara itu, peserta yang mengikuti secara daring tetap dapat menyaksikan jalannya acara melalui sambungan virtual yang disediakan oleh panitia.
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap momentum ini dapat menjadi titik awal peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi daerah. Dengan jumlah PPPK Paruh Waktu yang mencapai hampir 4.000 orang, diharapkan beban kerja di berbagai unit kerja dapat terbagi secara lebih proporsional dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
Selain itu, keberadaan PPPK Paruh Waktu juga dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung program reformasi birokrasi yang tengah digalakkan pemerintah. Reformasi tersebut menekankan pentingnya aparatur yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Saipullah mengajak seluruh PPPK Paruh Waktu yang baru menerima SK untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Menurutnya, tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
“Jangan berhenti belajar dan meningkatkan kemampuan. Pemerintah membutuhkan aparatur yang tidak hanya bekerja, tetapi juga mampu berinovasi,” pesannya.
Ia juga mengingatkan agar para PPPK Paruh Waktu menjaga sikap dan etika sebagai aparatur negara. Setiap tindakan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, akan menjadi cerminan citra pemerintah daerah di mata masyarakat.
“Bapak dan ibu sekarang membawa nama baik pemerintah daerah. Oleh karena itu, jaga sikap, etika, dan perilaku dalam menjalankan tugas,” tambahnya.
Dengan penyerahan SK ini, para PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Mandailing Natal resmi memasuki fase baru dalam perjalanan karier mereka sebagai aparatur pemerintah. Harapan besar disematkan kepada mereka untuk mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Evaluasi kinerja, pembinaan, serta pengawasan akan terus dilakukan agar aparatur yang telah diangkat benar-benar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.
Melalui langkah ini, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan birokrasi yang lebih profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Kepastian status yang diberikan kepada ribuan PPPK Paruh Waktu diharapkan menjadi motivasi bagi mereka untuk bekerja lebih baik, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab.
Dengan demikian, penyerahan SK PPPK Paruh Waktu kepada 3.990 orang oleh Bupati Mandailing Natal tidak hanya menjadi agenda seremonial semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Momentum ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal ke depan.
Sumber: sumut.antaranews.com
Jangan lupa untuk mengunjungi link-link berikut agar persiapan seleksi kalian lebih matang, ya!
