Simulasi CAT – Waspada video deepfake CPNS 2026, BKN tegaskan bahaya informasi hoaks yang beredar di dunia maya.
Masyarakat kembali dihadapkan pada maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial. Kali ini, sebuah video yang menampilkan sosok menyerupai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, beredar luas di sejumlah platform digital dan mengklaim berisi informasi terkait pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Video tersebut bahkan mengarahkan masyarakat untuk mengakses sebuah tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, BKN secara tegas menyatakan bahwa video yang beredar bukan merupakan konten resmi yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, memastikan bahwa dirinya tidak pernah membuat, menyampaikan, ataupun mengedarkan video sebagaimana yang beredar di media sosial. Ia juga menegaskan bahwa informasi yang disampaikan dalam video tersebut sepenuhnya tidak benar dan menyesatkan publik.
Dalam keterangan resminya, BKN menjelaskan bahwa video tersebut pertama kali terdeteksi beredar melalui platform TikTok dan diunggah oleh sebuah akun bernama @pppk.tenaga.kesehatan. Video tersebut memanfaatkan teknologi manipulasi visual dan suara sehingga tampak seolah-olah Prof. Zudan sendiri yang menyampaikan informasi mengenai jadwal pendaftaran CPNS 2026.
BKN kemudian melakukan penelusuran serta pemeriksaan menyeluruh terhadap video tersebut. Proses verifikasi dilakukan dengan menggunakan metode analisis forensik digital guna memastikan keaslian konten yang beredar. Hasil dari pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa video itu merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan istilah deepfake.
Teknologi deepfake memungkinkan seseorang memalsukan wajah dan suara tokoh tertentu secara sangat realistis. Dalam kasus ini, rekayasa digital dilakukan dengan cara meniru wajah serta karakter suara Kepala BKN sehingga seolah-olah beliau menyampaikan pernyataan resmi mengenai pendaftaran CPNS 2026. Namun, berdasarkan hasil kajian teknis, video tersebut tidak memenuhi standar sebagai rekaman autentik.
Secara visual, ditemukan ketidaksesuaian antara gerakan bibir dengan suara yang terdengar. Dari sisi audio, terdapat perbedaan karakteristik suara dibandingkan dengan rekaman asli Kepala BKN. Selain itu, perilaku biologis wajah, seperti pola kedipan mata dan ekspresi mikro, tidak konsisten dengan perilaku alami manusia. Ketidaksesuaian juga ditemukan pada aspek pencahayaan serta metadata digital yang melekat pada file video tersebut.
“Seluruh informasi yang disampaikan dalam video tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah diumumkan melalui kanal resmi Badan Kepegawaian Negara,” ujar Prof. Zudan dalam pernyataannya pada Minggu (25/1).
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadikan video tersebut sebagai rujukan dalam mencari informasi seputar rekrutmen aparatur sipil negara, baik CPNS maupun PPPK. BKN juga menyatakan tidak bertanggung jawab atas dampak yang mungkin timbul akibat penyebarluasan maupun penyalahgunaan video tersebut oleh pihak-pihak tertentu.
Lebih lanjut, Prof. Zudan mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu yang mengatasnamakan pejabat negara tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan keresahan publik. Terlebih lagi, video tersebut menyertakan tautan yang tidak diketahui asal-usulnya, sehingga berpotensi mengarah pada kejahatan siber, seperti pencurian data pribadi, peretasan akun, hingga penipuan daring.
BKN menilai bahwa fenomena ini menjadi bukti bahwa masyarakat harus semakin waspada terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya teknologi kecerdasan buatan yang dapat disalahgunakan untuk tujuan negatif. Jika sebelumnya hoaks hanya berupa teks atau gambar, kini manipulasi telah berkembang ke bentuk video yang tampak meyakinkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penipuan dengan modus menyerupai pejabat atau tokoh publik semakin marak. Pelaku memanfaatkan ketokohan figur tertentu untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan menggunakan teknologi deepfake, pelaku dapat memanipulasi wajah dan suara sehingga korban lebih mudah percaya pada informasi yang disampaikan.
BKN mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama jika mengatasnamakan institusi negara atau pejabat publik. Masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah, seperti situs web BKN, akun media sosial resmi instansi, atau pengumuman tertulis yang diterbitkan secara sah.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak ikut menyebarluaskan konten yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Penyebaran ulang konten hoaks, meskipun tidak disengaja, tetap dapat memperluas dampak negatifnya. Informasi palsu yang beredar luas dapat menimbulkan kesalahpahaman, kepanikan, hingga kerugian materiil bagi masyarakat.
Dalam konteks seleksi CPNS dan PPPK, BKN menegaskan bahwa seluruh informasi resmi hanya akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah. Pengumuman terkait jadwal, syarat, dan tahapan seleksi selalu disampaikan melalui situs SSCASN, laman resmi BKN, serta media komunikasi resmi lainnya. Di luar kanal tersebut, informasi yang beredar patut dicurigai.
BKN juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak pernah meminta masyarakat untuk mengakses tautan tertentu di luar portal resmi SSCASN. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mengklik tautan yang mencurigakan, terutama jika disertai janji kelulusan, pendaftaran instan, atau iming-iming kemudahan masuk CPNS maupun PPPK.
Fenomena penyebaran video deepfake ini juga menjadi peringatan bagi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan teknologi digital. Ke depan, BKN menyatakan akan terus memperkuat sistem pengawasan informasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta platform media sosial untuk menekan peredaran konten palsu.
Masyarakat pun diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memerangi hoaks dengan cara melaporkan konten mencurigakan kepada pihak berwenang atau kepada pengelola platform media sosial. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, penyebaran informasi palsu dapat ditekan semaksimal mungkin.
Sebagai penutup, Prof. Zudan kembali menegaskan bahwa video yang mengatasnamakan dirinya dan memuat informasi tentang pendaftaran CPNS 2026 adalah hoaks. Ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh konten tersebut dan tetap mengandalkan informasi dari sumber resmi.
“Masyarakat harus selalu waspada, kritis, dan tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial. Pastikan setiap informasi diverifikasi melalui kanal resmi BKN,” tegasnya.
Dengan meningkatnya kecanggihan teknologi, tantangan dalam menjaga keakuratan informasi juga semakin besar. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam informasi palsu. Kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi merupakan bentuk tanggung jawab bersama demi terciptanya ruang digital yang sehat dan aman.
Mengenal apa itu Deepfake
Deepfake adalah teknologi manipulasi video, gambar, atau suara berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu meniru wajah, gerak bibir, ekspresi, bahkan suara seseorang secara sangat realistis.
Istilah deepfake berasal dari:
Deep learning (pembelajaran mesin tingkat lanjut)
Fake (palsu)
Teknologi ini bekerja dengan melatih AI menggunakan banyak data wajah atau suara seseorang (misalnya dari foto, video, atau rekaman suara), lalu AI “menempelkan” wajah dan suara tersebut ke tubuh orang lain dalam video baru.
Contoh sederhana deepfake
Misalnya:
- Wajah seorang pejabat ditempelkan ke tubuh orang lain dalam video
- Suara seseorang dipalsukan seolah-olah ia benar-benar mengucapkan suatu pernyataan
- Video seolah-olah tokoh publik mengumumkan kebijakan tertentu, padahal tidak pernah terjadi
Sekilas terlihat asli, tapi sebenarnya hasil rekayasa digital.
Bahaya Deepfake bagi Masyarakat
1. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi
Deepfake bisa dipakai untuk:
- Mengumumkan kebijakan palsu (misalnya rekrutmen CPNS fiktif)
- Menyebarkan isu politik yang tidak benar
- Membuat pernyataan palsu dari tokoh terkenal
Dampaknya:
Masyarakat bisa tertipu, panik, atau mengambil keputusan berdasarkan informasi palsu.
2. Penipuan dan Kejahatan Siber (Scam)
Deepfake sering dipakai untuk:
- Mengarahkan korban ke tautan palsu
- Mencuri data pribadi (NIK, password, OTP, rekening)
- Modus investasi atau rekrutmen palsu
Contoh:
Video deepfake pejabat mengajak daftar CPNS lewat link → korban klik → data dicuri.
3. Perusakan Reputasi (Character Assassination)
Wajah atau suara seseorang bisa dipakai untuk:
- Membuat video seolah-olah dia berkata atau berbuat buruk
- Menjebak orang dengan tuduhan palsu
Dampaknya:
- Nama baik rusak
- Bisa berujung konflik sosial atau hukum
4. Ancaman terhadap Keamanan Publik
Jika dipakai secara masif:
- Bisa memicu keresahan
- Mengganggu kepercayaan masyarakat pada pemerintah atau media
- Menyulitkan masyarakat membedakan mana yang asli dan palsu
Ini disebut juga krisis kepercayaan digital.
5. Eksploitasi Pribadi
Deepfake juga bisa dipakai untuk:
- Pornografi palsu
- Pemerasan (blackmail)
- Penipuan terhadap keluarga atau rekan kerja
Misalnya: suara orang tua dipalsukan untuk minta transfer uang.
Cara Masyarakat Menghindari Bahaya Deepfake
-
Cek sumber informasi
Pastikan berasal dari akun atau situs resmi (misalnya BKN, kementerian, lembaga negara). -
Jangan langsung percaya video
Video ≠ bukti mutlak. Sekarang video pun bisa dipalsukan. -
Waspada jika ada tautan mencurigakan
Apalagi jika disertai:-
Janji cepat lolos
-
Iming-iming rekrutmen
-
Permintaan data pribadi
-
-
Bandingkan dengan berita resmi
Cari info yang sama di website atau media kredibel. -
Jangan ikut menyebarkan sebelum verifikasi
Karena ikut menyebar hoaks = ikut memperluas dampak kejahatan.
Sumber: jpnn.com
Jangan lupa untuk mengunjungi link-link berikut agar persiapan seleksi kalian lebih matang, ya!
