Simulasi CAT – Berikut berita terbaru seputar progress pengangkatan PPPK-CPNS 2025.
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa hingga menjelang akhir tahun, total ASN nasional telah mencapai sekitar 5,6 juta orang. Angka tersebut merupakan akumulasi dari dua kategori besar: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjumlah kurang lebih 1,98 juta orang, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 3,59 juta orang.
Jika dibandingkan dengan kondisi di awal Januari 2025, capaian ini mencerminkan lonjakan besar. Saat memasuki tahun 2025, jumlah ASN tercatat baru sekitar 4,2 juta orang. Artinya, selama kurun waktu Januari hingga November 2025 saja, telah terjadi penambahan sekitar 1,4 juta ASN. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan penyerapan tenaga kerja pemerintah yang besar, tetapi juga menandai upaya pemerintah untuk menuntaskan agenda nasional terkait penyelesaian status tenaga honorer sebagaimana ditetapkan dalam regulasi terbaru.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada Selasa, 25 November 2025, Zudan menjelaskan bahwa pertambahan jumlah ASN masih akan terus berlangsung. Menurutnya, proses penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu terus berjalan di berbagai daerah.
“Insya Allah pada 1 Desember nanti jumlah ASN akan bertambah lagi. Proses penetapan SK, baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, hingga saat ini terus berjalan,” jelas Zudan.
Pendorong Utama Lonjakan ASN: Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer 2025
Kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyelesaian masalah tenaga honorer pada tahun 2025 menjadi faktor terbesar penyebab meningkatnya jumlah ASN. Sebagaimana mandat nasional, seluruh tenaga honorer harus dituntaskan paling lambat akhir 2025, dan pemerintah pusat serta daerah diberikan opsi untuk mengangkat mereka melalui dua skema besar:
1. PPPK Penuh Waktu
Dirancang bagi tenaga honorer yang menjalankan peran kritis, membutuhkan jam kerja penuh, dan memenuhi syarat kompetensi sesuai formasi.
2. PPPK Paruh Waktu
Diperuntukkan bagi tenaga honorer yang masih dibutuhkan namun tidak untuk skala pekerjaan penuh. Skema ini juga menjadi solusi agar tenaga honorer tetap mendapatkan kepastian status tanpa membebani APBD atau APBN setinggi skema penuh waktu.
Pemerintah kemudian membuka berbagai formasi PPPK pada 2024 untuk mengakomodasi penyelesaian tenaga honorer. Dampaknya baru terasa pada 2025 ketika formasi-formasi tersebut mulai diselesaikan penerbitan SK-nya secara bertahap.
Progres Pengangkatan CPNS 2024: Hampir 100% Sudah Memperoleh SK
Dalam kesempatan tersebut, Zudan juga memaparkan perkembangan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Ia menyebut bahwa proses ini hampir sepenuhnya tuntas.
Dari 248.721 formasi CPNS 2024 yang dinyatakan lulus seleksi, sebanyak 184.740 peserta telah menerima Surat Keputusan (SK). Persentase penerbitan SK mencapai 99,7%, artinya tinggal sebagian sangat kecil yang menunggu finalisasi teknis administrasi.
Penyelesaian pengangkatan CPNS 2024 ini menjadi langkah penting dalam pemenuhan kebutuhan ASN di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah, terutama pada bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, administrasi publik, dan teknologi informasi.
Progres PPPK Tahap I: Hampir 98% Telah Mendapatkan SK
Zudan kemudian memaparkan kondisi pengangkatan PPPK tahun 2024 yang dilakukan dalam dua tahap besar.
Untuk PPPK Tahap I, kebutuhan formasi mencapai 1.009.238, dan hasil seleksi mencatat 689.824 peserta lulus sebagai PPPK Penuh Waktu. Dari jumlah tersebut, 97,86% sudah menerima SK dari instansinya masing-masing.
Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan BKN relatif cepat menyelesaikan proses administrasi PPPK Tahap I, terutama melihat jumlah peserta yang lolos hampir mencapai 700 ribu orang.
Namun, masih terdapat sebagian kecil peserta yang belum mendapatkan SK karena beberapa kendala administratif, seperti verifikasi berkas, penginputan data oleh instansi daerah, atau menunggu tanda tangan pejabat pembina kepegawaian.
Progres PPPK Tahap II: Masih Berjalan, SK Baru 90%
Untuk PPPK Tahap II, jumlah formasi yang dibuka sama besar dengan Tahap I, yaitu 1.009.238 formasi. Dari jumlah tersebut:
- 185.535 peserta dinyatakan lulus untuk formasi PPPK penuh waktu,
- 90,09% di antaranya sudah menerima SK resmi.
Meski prosesnya sudah mencapai lebih dari 90%, artinya masih terdapat sekitar 10% yang belum menerima SK karena berbagai alasan teknis di instansi masing-masing. Perbedaan progres antara Tahap I dan Tahap II merupakan hal yang wajar mengingat pelaksanaan Tahap II dilakukan lebih belakangan, sehingga timeline administrasinya pun sedikit tertinggal.
PPPK Paruh Waktu: Formasi Besar, Penyelesaian SK Masih Sangat Rendah
Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan di publik adalah proses penerbitan SK untuk PPPK Paruh Waktu. Zudan menjelaskan bahwa dari total kebutuhan PPPK paruh waktu—yang mencapai sekitar 1,24 juta formasi—jumlah SK yang sudah terbit masih sangat kecil dibanding total formasi yang seharusnya.
Hingga akhir November 2025:
- Baru 23,88% SK PPPK Paruh Waktu yang telah diterbitkan,
- Angka tersebut setara dengan 251.961 orang yang sudah menerima SK,
- Padahal jumlah yang seharusnya sudah bergerak pada kisaran 1,1 juta.
Angka capaian yang rendah ini menyebabkan banyak peserta PPPK paruh waktu bertanya-tanya mengenai status mereka. Banyak yang mengeluh karena belum dilantik, belum dikukuhkan, dan belum menerima SK meski telah dinyatakan lulus seleksi sejak 2024.
Zudan menjelaskan penyebab keterlambatan tersebut:
“Untuk PPPK paruh waktu, banyak yang bertanya, mengapa belum dilantik? Mengapa belum dikukuhkan? Karena SK di instansi masing-masing belum dibuat. Data yang masuk ke BKN baru 23,88% atau 251 ribu. Padahal seharusnya sudah mendekati 1,1 juta.”
Artinya, kendala utama bukan berada di BKN pusat, melainkan masih terhambat di tingkat instansi daerah. Banyak pemerintah daerah belum menyelesaikan penginputan, verifikasi, dan penerbitan SK secara penuh.
Faktor Penghambat SK PPPK Paruh Waktu di Daerah
Sejumlah faktor yang menghambat penyelesaian SK PPPK paruh waktu meliputi:
1. Kesiapan dan Kapasitas Administrasi Instansi Daerah
Beberapa daerah mengalami keterbatasan SDM atau sistem, sehingga verifikasi dokumen peserta berjalan lambat.
2. Kendala Anggaran di Daerah
Meskipun PPPK paruh waktu dianggap lebih ringan dari sisi fiskal, tetap diperlukan sinkronisasi anggaran yang belum seluruhnya siap di berbagai daerah.
3. Pergantian Pejabat atau Pemilu Daerah
Pada instansi tertentu, pergantian pimpinan mengakibatkan proses administrasi tertunda.
4. Keterlambatan Penginputan Data ke Sistem BKN
Sistem BKN membutuhkan data yang valid dan lengkap dari instansi daerah. Jika daerah lambat mengunggah data, BKN tidak dapat memproses SK.
Kendala-kendala ini membuat penyelesaian PPPK paruh waktu menjadi salah satu tantangan terbesar dalam transisi penyelesaian tenaga honorer.
Meski Jumlah ASN Membengkak, Pemerintah Mulai Rancang Formasi CASN 2026
Meskipun jumlah ASN sudah bertambah cukup besar sepanjang 2025, pemerintah tetap melihat kebutuhan jangka panjang dan merancang formasi untuk CASN 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
Zudan menyampaikan bahwa BKN bersama Kementerian PANRB mulai menyiapkan desain formasi ASN 2026, sejalan dengan arah kebijakan “Asta Cita” pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, Zudan meminta seluruh pimpinan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera menetapkan kebutuhan formasi masing-masing.
“Bapak dan Ibu pimpinan agar segera menetapkan formasi. Sehingga pada 2026, Ibu Menteri PANRB Rini Widyantini bersama BKN memiliki pedoman sesuai Asta Cita. Kami akan memberikan kajian-kajian kepada Ibu Menteri untuk ditindaklanjuti menjadi formasi,” ujarnya.
Dengan demikian, rekrutmen CASN 2026 diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran, terstruktur, dan menyesuaikan kebutuhan riil birokrasi.
Arah Kebijakan ASN 2026: Transformasi Birokrasi Berdasarkan “Asta Cita”
Program Asta Cita yang menjadi pedoman pemerintahan baru mencakup berbagai aspek, seperti:
- Digitalisasi birokrasi,
- Peningkatan kualitas layanan publik,
- Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan,
- Transformasi ekonomi dan ketahanan energi,
- Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Formasi ASN 2026 akan diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang strategis tersebut. Dengan demikian, kebutuhan ASN tidak lagi hanya berdasarkan pola lama, melainkan lebih menyesuaikan tantangan nasional ke depan.
Kesimpulan Utama
Dari keseluruhan paparan Kepala BKN, beberapa hal penting dapat dirangkum:
- Jumlah ASN 2025 melonjak hingga 5,6 juta, meningkat 1,4 juta hanya dalam 11 bulan.
- Peningkatan besar dipicu oleh penyelesaian tenaga honorer 2025 melalui PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu.
- CPNS 2024 hampir tuntas, dengan 99,7% SK telah diterbitkan.
- PPPK Tahap I telah 97,86% selesai, sedangkan Tahap II baru mencapai 90%.
- PPPK Paruh Waktu masih tertinggal jauh, baru 23,88% SK diterbitkan dari potensi 1,24 juta formasi.
- Penghambat terbesar adalah keterlambatan instansi daerah dalam menerbitkan SK dan menginput data.
- Pemerintah mulai menata formasi CASN 2026, meminta instansi segera menentukan kebutuhan sesuai arah kebijakan Asta Cita.
Sumber: cnbcindonesia.com
Jangan lupa untuk mengunjungi link-link berikut agar persiapan seleksi kalian lebih matang, ya!
