Simulasi CAT – Berikut informasi seputar pegawai honorer di Kota Mataram yang resmi menjadi PPPK Paruh Waktu.
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kepada 3.067 tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Momentum ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang penataan kepegawaian di daerah, sekaligus menandai babak baru bagi ribuan honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status.
Penyerahan SK dilakukan secara simbolis di Lapangan Sangkareang, Mataram, pada Kamis (18/12), dan disaksikan langsung oleh jajaran pejabat Pemerintah Kota Mataram. Bagi para penerima, momen tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan simbol pengakuan negara atas kontribusi dan pengabdian mereka selama ini.
Negara Hadir Memberi Kepastian bagi Tenaga Non-ASN
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, dalam sambutannya menegaskan bahwa skema PPPK paruh waktu merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kejelasan hubungan kerja, perlindungan, serta pengakuan formal kepada tenaga non-ASN. Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai solusi transisi yang adil dan berkelanjutan dalam penataan sumber daya manusia aparatur.
Menurut Mohan, selama bertahun-tahun tenaga honorer menjadi tulang punggung pelayanan publik, namun sering kali berada dalam posisi rentan akibat ketidakjelasan status dan keterbatasan perlindungan hukum. Melalui skema PPPK paruh waktu, pemerintah berupaya menutup celah tersebut tanpa mengabaikan prinsip tata kelola kepegawaian yang tertib.
“Skema PPPK paruh waktu ini adalah bagian dari upaya negara untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan pengakuan atas kontribusi pegawai non-ASN. Ini bukan akhir, tetapi awal dari proses pembenahan ke depan,” ujar Mohan.
Peluang Naik Status ke PPPK Penuh Waktu
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Mataram juga memberikan pesan yang menumbuhkan optimisme bagi para PPPK paruh waktu. Ia menegaskan bahwa status paruh waktu bukanlah titik akhir, melainkan tahapan yang membuka peluang untuk melangkah ke jenjang PPPK penuh waktu (full time).
Mohan menyampaikan bahwa PPPK paruh waktu yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kinerja baik, serta sesuai dengan kebutuhan organisasi, memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu ketika pemerintah membuka formasi.
“Oleh karena itu, profesionalisme, disiplin, dan etos kerja harus terus dijaga dan ditingkatkan,” tegasnya.
Pesan ini menjadi penekanan bahwa masa kerja sebagai PPPK paruh waktu merupakan periode pembuktian, di mana kinerja dan sikap kerja akan menjadi faktor penentu masa depan status kepegawaian.
Sejalan dengan Semangat Reformasi Birokrasi
Transformasi status dari tenaga non-ASN menjadi PPPK paruh waktu, menurut Mohan, juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional. Pemerintah pusat dan daerah kini mendorong terwujudnya aparatur yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dengan adanya skema PPPK paruh waktu, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap individu yang bekerja di lingkungan birokrasi memiliki status hukum yang jelas, mekanisme evaluasi kinerja yang terukur, serta arah pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.
“Jadikan status yang diperoleh hari ini sebagai amanah, sekaligus dorongan untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi Kota Mataram tercinta,” ungkap Mohan.
Ia berharap, momentum penyerahan SK ini mampu menjadi sumber motivasi dan semangat baru bagi para PPPK paruh waktu untuk bekerja dengan penuh integritas, loyalitas, dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban.
Komposisi 3.067 PPPK Paruh Waktu
Di sela kegiatan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai komposisi 3.067 PPPK paruh waktu yang menerima SK.
Menurut Taufik, ribuan PPPK paruh waktu tersebut terdiri atas:
- 50 guru
- 437 tenaga kesehatan
- 2.580 tenaga pelaksana
Komposisi ini mencerminkan kebutuhan riil Pemerintah Kota Mataram dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik, terutama pada sektor teknis dan operasional yang selama ini banyak ditopang oleh tenaga non-ASN.
Masa Berlaku SK dan Ketentuan SPMT
Taufik menjelaskan bahwa SK PPPK paruh waktu tersebut memiliki Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Oktober 2025. Sementara itu, Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) ditetapkan mulai 1 Januari 2026.
Skema ini menegaskan bahwa meskipun SK berlaku surut, pelaksanaan tugas dan hak keuangan tetap mengikuti ketentuan administratif yang telah ditetapkan pemerintah. SK PPPK paruh waktu sendiri berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi.
Gaji Masih Setara Honorer, Namun Lebih Pasti
Terkait kesejahteraan, Taufik mengungkapkan bahwa besaran gaji PPPK paruh waktu di Kota Mataram masih sama dengan gaji saat berstatus pegawai non-ASN, yakni Rp1,5 juta per bulan. Anggaran untuk pembayaran gaji tersebut telah disiapkan dalam perencanaan keuangan daerah untuk tahun 2026.
Meski nominal gaji belum setara PPPK penuh waktu, status PPPK paruh waktu memberikan kepastian pembayaran, perlindungan hukum, serta pengakuan resmi sebagai ASN. Hal ini menjadi perbedaan mendasar dibandingkan status honorer sebelumnya yang kerap berada dalam ketidakpastian.
Keunggulan PPPK Paruh Waktu: NIP dan Pengakuan ASN
Salah satu kelebihan utama PPPK paruh waktu, menurut Taufik, adalah kepemilikan Nomor Induk Pegawai (NIP). Dengan NIP tersebut, PPPK paruh waktu secara resmi tercatat sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara.
Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki implikasi administratif dan karier yang penting. PPPK paruh waktu kini memiliki identitas ASN yang jelas, tercatat dalam sistem kepegawaian nasional, serta menjadi bagian dari perencanaan SDM aparatur ke depan.
Mekanisme Naik Status ke PPPK Penuh Waktu
Lebih lanjut, Taufik menjelaskan bahwa PPPK paruh waktu memiliki peluang langsung diangkat menjadi PPPK penuh waktu ketika pemerintah membuka formasi. Dalam mekanisme yang berlaku, pengangkatan tersebut tidak memerlukan seleksi ulang dari awal, melainkan memanfaatkan hasil tes yang telah dilalui sebelumnya.
Sebagai ilustrasi, jika pada tahun 2026 pemerintah membuka 200 formasi PPPK penuh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, maka 200 PPPK paruh waktu dengan nilai tes tertinggi dapat langsung diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
“Hasil tes yang sudah dilaksanakan menjadi acuan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Begitu seterusnya,” jelas Taufik.
Model ini dinilai lebih objektif dan transparan, karena berbasis pada hasil seleksi yang telah melalui proses nasional dan terstandar.
PPPK Paruh Waktu sebagai Tahapan Transisi
Baik Wali Kota Mataram maupun BKPSDM menegaskan bahwa PPPK paruh waktu bukanlah status permanen yang buntu, melainkan tahapan transisi dalam kebijakan penataan ASN. Skema ini dirancang untuk menyeimbangkan antara kepentingan tenaga kerja non-ASN dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Dengan pendekatan bertahap, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian status tanpa menimbulkan lonjakan belanja pegawai yang berisiko terhadap stabilitas keuangan daerah.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Pengangkatan 3.067 PPPK paruh waktu ini menjadi salah satu langkah terbesar Pemerintah Kota Mataram dalam menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN. Namun, kebijakan ini juga membawa tantangan, terutama dalam hal pengawasan kinerja, evaluasi berkala, dan konsistensi penerapan aturan.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa kinerja PPPK paruh waktu akan terus dipantau sebagai dasar perpanjangan SK maupun peluang naik status. Dengan demikian, PPPK paruh waktu dituntut untuk menjaga profesionalisme dan disiplin kerja.
Penutup
Penyerahan SK kepada 3.067 PPPK paruh waktu di Kota Mataram menandai babak baru dalam penataan kepegawaian daerah. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian status bagi ribuan honorer, tetapi juga membuka jalur karier yang lebih jelas dan terukur menuju PPPK penuh waktu.
Dengan profesionalisme, etos kerja, dan integritas sebagai kunci utama, PPPK paruh waktu diharapkan mampu menjawab kepercayaan yang diberikan negara sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Mataram.
Jangan lupa untuk mengunjungi link-link berikut agar persiapan seleksi kalian lebih matang, ya!
